Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melaporkan 'dana siluman' yang muncul dalam APBD sejak tahun 2012 ke KPK. Mengapa baru sekarang melaporkannya?

Pihak DPRD DKI menyebut buku Trilogi Ahok sebesar Rp 30 miliar dalam APBD 2015 diajukan oleh pihak eksekutif. Namun Kadisdik DKI Arie Budiman membantahnya.

Tak hanya untuk sekolah, rupanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta juga mengusulkan pengadaan uniterruptible power supply (UPS) untuk sejumlah kelurahan dan kecamatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak hanya mengusulkan pengadaan buku Trilogi Ahok dan Uninterruptable Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolahan di Ibu Kota.

Mantan Kadisdik DKI Jakarta Lasro Marbun angkat bicara soal anggaran penerbitan buku Trilogi Ahok Rp 30 miliar dalam APBD 2015 versi DPRD. Ia menegaskan tidak pernah ada pembahasan itu di anggaran Dinas Pendidikan selama dirinya masih menjabat.

DPP NasDem memerintahkan pengajuan hak angket itu dicabut! "Dengan ini, DPP NasDem menginstruksikan kepada dewan wilayah untuk mencabut hak angket, mengundurkan diri dari hak angket," kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella.

Relawan yang menamakan diiri 'Teman Ahok' dan 'Gue Ahok' ramai-ramai mengumpulkan petisi mendukung Ahok lawan 'begal' APBD 2015 saat gelaran Car Free Day, Minggu (1/3) lalu. Bagaimana tanggapan Ahok?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjuang keras membongkar dugaan penyimpangan anggaran pengadaan UPS.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menemukan 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Salah satunya diperuntukkan untuk pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS). 

Selain mark up anggaran dan proyek fiktif, ada hal lain yang diduga dilakukan oknum di Pemprov DKI ketika menyusun anggaran APBD DKI.