Sejumlah BUMN diketahui menempatkan dananya sejumlah miliaran rupiah di Bank Century. Apakah KPK akan mengusut itu, KPK akan melihatnya dulu.

Anggota DPR inisiator angket Century (Tim 9) menyiapkan rekomendasi tandingan. Rekomendasi ini diharapkan dapat meluruskan jalan pengungkapan skandal Century oleh pansus.

Pansus DPR tidak mempermasalahkan tidak hadirnya pimpinan MA dalam rapat konsultasi yang mereka gelar. Sebaliknya, ketidakhadiran pimpinan KPK sangat disayangkan.

BPK tetap bersikukuh kepada pendapatnya bahwa suntikan dana LPS Rp 6,7 triliun ke Bank Century adalah uang negara. BPK punya alasan tersendiri.

Pimpinan DPR, pimpinan lembaga negara, dan Pansus Angket Century menggelar rapat secara terbuka. Mereka akan menyelesaikan hal-hal yang macet di pansus.

Pengakuan pihak-pihak yang terkait kasus Bank Century banyak yang berbeda satu sama lain. Pansus Angket Century harus mengkonfrontir mereka, salah satunya JK dengan Sri Mulyani.

KPK masih terus mendalami skandal Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara. Tidak tertutup kemungkinan KPK akan menggunakan data yang diperoleh Pansus Hak Angket Century untuk menambah informasi penyelidikan.

Fraksi Golkar DPR menyatakan ada pelanggaran dalam kasus Bank Century. Setidaknya ada 58 indikasi pelanggaran yang terjadi, mulai dari merger, FPJP hingga bailout.

Nasabah besar Bank Century Boedi Sampoerna melakukan klarifikasi ke BPK mengenai fakta dan data terkait kasus Bank Century. Boedi Sampoerna membantah dapat perlakuan khusus dan keuntungan dari bailout Century.

Golkar sudah menyebut siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab terkait kasus Bank Century. Partai berlogo pohon beringin ini pun meminta agar ada langkah hukum pada individu yang ada di dalam lembaga tersebut.