Menteri Keuangan yang menjadi ketua dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya saat ini terkait kasus polemik bailout Bank Century Rp 6,7 triliun.

DPR mendesak masalah kasus Bank Century tidak hanya dilihat dari sisi kacamata hukum saja melainkan harus ada upaya politik diantaranya mendesak Menkeu Sri Mulyani  untuk di-non aktifkan.

DPR sesalkan sikap Depkeu dan BI yang tidak tranparan dalam kasus bailout Bank Century. Antara DPR dan pemerintah, koordinasi untuk penanganan tetap perlu dilakukan.

Meskipun pemerintah mengatakan penyelamatan Bank Century tidak memakai uang APBN, namun LPS sebagai lembaga negara, modal awalnya dibiayai melalui duit hasil pembayaran pajak rakyat.

Sebanyak 23 anggota DPR menandatangani sikap keprihatinan atas kasus bailout Bank Century. Mereka mempertanyakan apa usaha pemerintah agar kerugian pemerintah di masa depan tidak terlalu besar.

Mantan Gubernur BI Boediono kini menjadi orang yang paling dicari terkait memanasnya pengucuran dana talangan atau bailout ke Bank Century. Sayangnya, Boediono hanya menjawab dengan senyuman saat ditanya mengenai masalah ini.

Nasabah Bank Century meminta pemerintah dalam hal ini LPS selaku pemegang saham agar berlaku adil dalam melakukan pencairan dana nasabah Century di Antaboga, jangan hanya nasabah besar saja.

Sejumlah nasabah yang menjadi korban penipuan produk ilegal PT Antaboga Delta Sekuritas yang dipasarkan PT Bank Century Tbk (BCIC) akan kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut uangnya yang hilang di bank valas terbesar tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas keputusan penyelamatan bailout PT Bank Century Tbk yang memakan dana hingga Rp 6,7 triliun.

Pemerintah dan BI beralasan Bank Century harus diselamatkan karena berisiko sistemik. Dana penyelamatannya pun membengkak hingga menjadi Rp 6,7 triliun. Tapi benarkah penutupan Bank Century berisiko sistemik?