Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksan Agung hari ini melakukan gelar perkara kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam pertemuan tersebut, KPK akan membentuk 4 tim penelusuran kasus BLBI.

Kejagung meminta pengadilan agar menolak peninjauan kembali (PK) yang akan diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan PK terkait putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan SP3 kasus BLBI Sjamsul Nursalim.

Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) mendatangi Kejagung. Mereka mendesak Kejagung segera mencabut upaya pra peradilan terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang membatalkan SP3 Sjamsul Nursalim

Harapan kasus BLBI II dibuka tampaknya bagai pungguk merindukan bulan. Kejagung kali ini mempunyai alasan lain mengapa tidak bisa membuka kasus itu, karena terbentur UU.

Artalyta Suryani divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Untuk membuka kasus BLBI, Kejagung  harus menunggu putusan praperadilan SP3 BLBI.

Terdakwa kasus penyuap jaksa Urip Tri Gunawan terkait BLBI, Artalyta Suryani, telah divonis 5 tahun. Apakah Kejaksaan Agung akan membuka kembali kasus BLBI?

Artalyta Suryani dengan keluarga konglomerat Sjamsul Nursalim juga bertetangga di Singapura. Saat ke Singapura, Artalyta mendapat pesan khusus dari Sjamsul.

Pengusutan kasus BLBI oleh Kejagung tercoreng dengan adanya kasus suap yang menyeret Jaksa Urip Tri Gunawan. Kejagung pun mengaku trauma untuk membuka kembali kasus megakorupsi ini.

Adnan Buyung Nasution membantah pernah menyarankan Sjamsul Nursalim tidak memenuhi panggilan Kejagung. Saran itu datang dari mantan anak buahnya.