Suara-suara yang menginginkan Gubernur DKI, Joko Widodo maju menjadi Capres di Pilpres 2014 cukup kencang. Tetapi menurut peneliti politik senior LIPI, Siti Zuhro, Jokowi akan lebih kuat jika berkompetisi di Pilpres 2019.

Sikap PKS yang sering berubah dalam mengawal kebijakan pemerintah seperti sudah menjadi kebiasaan partai itu. Seperti sikap PKS yang akhir-akhir ini menentang kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM, padahal mereka ada di koalisi.

PKS telah membulatkan tekad untuk menolak program mengurangi subsidi BBM oleh pemerintah. Menurut peneliti politik LIPI Siti Zuhro, Pemilu 2014 akan memberikan hukuman untuk PKS.

Persoalan lain, seperti gagalnya pencapaian prestasi saat Djoko Santoso memimpin Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, juga bisa mempengaruhi penilaian publik terhadapnya. 

“Paling aman seperti itu untuk SBY dan PKS.”

PKS tetap bertahan di koalisi meskipun berbeda pandangan dengan Setgab terkait kenaikan harga BBM. Apa penyebab PKS terus bertahan di koalisi? Menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro, ini soal kursi menteri.

Makin moncernya elektabilitas Joko Widodo dalam sejumlah survei memunculkan pandangan bahwa publik sebetulnya menginginkan kandidat presiden alternatif, ketimbang memilih muka-muka lama.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dinilai akan layak memimpin Indonesia jika berhasil memimpin ibu kota. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, terlalu dini mencalonkan Jokowi pada pemilihan presiden 2014.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengisyaratkan tak nyapres dengan mendorong regenerasi capres di 2014. Sejumlah kalangan memuji Mega.

Elektabilitas alias keterpilihan Partai Demokrat dalam pemilihan umum semakin terpuruk. Dalam survei teranyar yang digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan dirilis pada Minggu (26/5) lalu, Demokrat malah kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Tapi politisi Demokrat tak ambil pusing soal hasil survei itu.