Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM memberikan remisi hari natal kepada 49 napi korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan pemberian remisi itu dan meminta agar remisi dibatalkan.

"Pemberian remisi kepada koruptor sangat disesalkan karena menunjukkan pemerintah inkonsisten dan bahkan dapat dianggap tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi dan menjerakan koruptor," tegas ata Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter.

Bertepatan dengan Hari Raya Natal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi khusus kepada 98 narapidana. Para napi itu mendapat remisi khusus II yaitu setelah mendapat remisi dinyatakan langsung bebas.

Sebanyak 8.900 narapidana mendapat remisi Hari Raya Natal. Namun tak ada satupun remisi itu diberikan untuk koruptor.

Permasalahan penyunatan pemidanaan kembali menjadi sorotan usai Menkum HAM memberikan pembebasan bersyarat kepada Pollycarpus Budihari Prijanto. Penyunatan ini juga menuai kontroversi saat pemerintah memberikan remisi kepada terpidana narkoba dan korupsi.

"Presiden harus cabut pembebasan bersayarat tersebut, itu syah secara hukum," kata Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Chairul Anam.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jk) berkomentar soal pembebasan bersyarat bagi terpidana pembunuh aktivis HAM Munir. JK mengatakan pemerintah tidak akan intervensi soal pembebasan Pollycarpus.

Menkum HAM Yasonna Laoly kembali menyampaikan penjelasan soal pembebasan bersyarat bagi terpidana pembunuh aktivis HAM Munir. Menurut dia Pollycarpus yang divonis 14 tahun penjara sudah menjalani 2/3 tahanan.

Ombudsman RI melakukan kunjungan ke Lapas Sukamiskin Bandung pada Rabu (1/10). Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman membuka pos pengaduan selama 3 jam dan menerima 123 aduan.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menuntut Kemenkum HAM membuka informasi tentang data seluruh koruptor yang menerima remisi dan pembebasan bersyarat dari 2004-2014. Menkum HAM Amir Syamsuddin pun menyanggupi.