Ketua Bidang Nahi Munkar DPP FPI Munarman menegaskan, lembaganya tidak terlibat dalam insiden dugaan kekerasan di Banyuwangi yang saat ini sedang ditangani oleh Mabes Polri.

Setelah Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Pitaloka, anggota FPDIP Nursuhud menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Nursuhud diperiksa terkait kasus pembubaran paksa oleh sejumlah ormas di Banyuwangi.

Setelah Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Pitaloka, anggota FPDIP Nursuhud menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Nursuhud diperiksa terkait kasus pembubaran paksa oleh sejumlah ormas di Banyuwangi.

Polisi telah memeriksa 50 saksi yang berhubungan dengan pembubaran paksa acara sosilisasi kesehatan gratis yang dilakukan beberapa anggota Komisi IX DPR RI di Banyuwangi pada Juni lalu.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil anti kekerasan mendatangi Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Mereka meminta agar Kapolri bertindak tegas.

Menko Polkam Djoko Suyanto berpendapat, usulan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) tidak penting. Yang terpenting, ormas yang melakukan kekerasan harus dikenai sanksi hukum.

Sejumlah tokoh masyarakat lintas agama yang tergabung dalam Kaukus Pancasila mengusulkan kepada PBNU untuk menginisiasi pembubaran FPI lewat class action. Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Ali Said menilai pembubaran FPI harus sesuai undang-undang yang ada.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak usulan Kaukus Pancasila yang menginginkan PBNU menjadi inisiator pembubaran Front Pembela Islam (FPI) melalui class action. PBNU hanya ingin pelaku tindak kekerasan di hukum sesuai aturan yang berlaku.

Sejumlah tokoh masyarakat lintas agama yang tergabung dalam Kaukus Pancasila mengusulkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membubarkan FPI. Kaukus Pancasila mengusulkan pembubaran FPI melalui class action.

Polda Jatim membantah telah melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Banyuwangi. Pemeriksaan ini terkait kasus pembubaran sosialisasi kesehatan anggota DPR RI yang dilakukan oleh FPI.