Meneg LH Nabiel Makarim mengusulkan tidak dikeluarkan lagi izin penambangan di hutan lindung menyusul disetujuinya Perpu Nomor 1 tahun 2004.

DPR RI akhirnya menyetujui penerbitan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang izin penambangan di hutan lindung untuk menghindari tuntutan arbitrase.

INCO mengancam akan mengadukan pemerintah dan DPR ke arbitrase jika perusahaannya tidak masuk dalam daftar 13 perusahaan yang boleh melakukan penambangan terbuka.