Kebijakan migas Indonesia berubah drastis ketika terbit UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas paska krisis yang menghantam Indonesia. Kekuasaan dan kebijakan migas tidak lagi berada di Pertamina dan Kementerian ESDM tetapi ke BP Migas, di hulu dan BPH Migas di hilir.

Total E&P Indonesie, sebagai operator blok migas Mahakam dan dalam kemitraan dengan INPEX Corporation, berhasil berproduksi di Lapangan South Mahakam dua bulan lebih awal dari rencana.

Pemanggilan mantan Dirut PLN Dahlan Iskan oleh Komisi VII DPR-RI untuk menjelaskan pemborosan atau inefisiensi PLN 2009/2010 sebesar RP 37 triliun adalah salah alamat.

Benarkah BPK menemukan inefisiensi di PLN sebesar Rp 37 triliun saat saya jadi Dirutnya? Sangat benar. Bahkan angka itu rasanya masih terlalu kecil. BPK harusnya menemukan jauh lebih besar dari itu.

Pencurian minyak mentah milik Pertamina tak hanya merugikan sektor hulu migas saja, tapi sektor hilir pun ikut dirugikan.

Di 2015 ekspor-impor listrik bukan menjadi barang aneh lagi. Tak lama lagi, Indonesia bisa menikmati listrik dari Malaysia, Thailand, dan negara ASEAN lainnya.

Anak usah Pertamina di sektor hulu migas yakni Pertamina EP mengaku rugi Rp 198,3 miliar akibat aksi pencurian minyak mentah di jalur pipa Tempino-Plaju, Sumatera Selatan.

Menlu AS Hillary Clinton mendesak Sudan Selatan dan Sudan agar mengakhiri pertikaian yang membuat mereka hampir berperang.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengungkapkan saat ini merupakan kesempatan yang besar bagi RI untuk melebarkan sayapnya di perekonomian dunia.

Meski kondisi politik dan keamanan dalam negeri tak menentu, produksi minyak mentah Irak terus menanjak, membuat harga minyak tak lagi liar.