Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dorong perusahaan buka kantor pusat di Jabar. Hal ini untuk memastikan pajak PPh 21 masuk ke kas daerah dan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menolak kebijakan Kemendagri untuk rapat di hotel, memilih efisiensi anggaran dan mendorong rapat di lokasi masalah riil masyarakat.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kepuasan publik 94,7% terhadap Gubernur Dedi Mulyadi, sementara Wakil Gubernur Erwan Setiawan hanya 61,3%.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menanggapi usulan UMK khusus di kawasan Rebana, menekankan pentingnya penentuan upah berdasarkan jenis produksi, bukan geografis.