Uu No 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk dalam prolegnas 2011. Namun, Komisi III DPR yang akan membedah UU tersebut membantah akan memangkas kewenangan KPK.

KPK menyambut baik usulan pembentukan penyidik independen, namun tetap keberatan jika UU Nomor 30 Tahun 2002 harus diubah.  

Komisi III DPR menginisiasi revisi UU 30/2002 tentang KPK dalam Prolegnas 2011. Komisi Hukum itu mengaku hendak memerkuat KPK, salah satunya dengan mendorong KPK memiliki penyidik independen.

KPK meminta supaya UU No 30 Tahun 2002 jangan lagi diutak-atik. Selama ini proses penanganan kasus di KPK sudah efektif sehingga tidak ada lagi yang perlu ditambah atau dikurangi.

Empat orang perwakilan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) mengadakan pertemuan dengan penegak hukum Indonesia. UNODC akan mengevaluasi implementasi konvensi PBB tentang anti korupsi yang sudah diratifikasi Indonesia.

DPR tiba-tiba saja memasukkan UU No 30/2002 tentang KPK dalam Prolegnas 2011. Kalaupun direvisi, KPK berharap DPR tidak merevisi bagian yang menyangkut kewenangan mereka.

Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan DPR ingin memberikan masukan terkait program kerja KPK.

Dirut PT Masaro Radiokom, Putranefo Alexander Prayogo dituntut tujuh tahun penjara oleh KPK. Putranefo juga dituntut membayar uang pengganti Rp 89 miliar dalam perkara korupsi SKRT di Dephut.

DPR akan merevisi UU KPK pada tahun ini. Komisi III DPR menyebut revisi perlu dilakukan untuk menyelaraskan KPK dengan lembaga penegak hukum lain.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengkritik Komisi III DPR yang memasukkan UU 30 tahun 2002 tentang KPK dalam Prolegnas 2011. Menurut Busyro, untuk melakukan revisi suatu undang-undang perlu dilakukan survei.