Dalam RUU Keuangan Haji diatur mengenai pengelolaan puluhan triliun dana haji. Lembaga baru bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan dibentuk, bila RUU disetujui. 

Bila RUU Keuangan Haji disetujui, akan ada lembaga baru yang mengelola puluhan trilun dana haji. Namanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Bagaimana tugas lembaga itu? 

RUU Keuangan hampir rampung dibahas. Kini hanya tinggal penyelarasan saja. Baik DPR, pemerintah, dan pihak terkait sudah berdiskusi. Nantinya, akan ada lembaga baru yang disebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Selain soal mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau‎ melalui DPRD, Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada juga belum sepakat soal sistem paket dan politik dinasti.

Fraksi Partai Demokrat menyetujui pilkada langsung dengan mengajukan 10 syarat ke Panja RUU Pilkada. Panja menerima syarat tersebut, namun menolak satu syarat, yaitu soal uji publik yang bisa membatalkan pencalonan.

DPR berencana mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) hari ini, namun ditunda menunggu dua RUU lainnya, yaitu RUU Pilkada dan RUU Administrasi Pemerintahan (RUU Adpem).

Rapat tim perumus dan tim sinkronisasi RUU Pilkada yang berlangsung Senin (22/9) malam tadi sepakat memasukkan 10 syarat dari Fraksi Partai Demokrat (PD) ke draft RUU Pilkada langsung.

Pemerintah, BI, dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malam ini menggelar rapat finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Dirjen Kemendagri menyatakan telah menyusun draf RUU Pilkada baru dengan memasukkan usulan dari Fraksi Demokrat soal 10 syarat Pilkada langsung. Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja, mengatakan tak ada draf baru, hanya laporan Tim Perumus dan Sinkronisasi kepada Panja RUU Pilkada.

Dalam perkembangan pembahasan RUU Pilkada, Partai Demokrat mengajukan opsi ketiga yaitu menyetujui Pilkada langsung dengan 10 syarat. Opsi baru ini tengah dibahas tim perumus RUU Pilkada sebelum diputuskan dalam rapat paripurna 25 September.