Mayoritas fraksi di DPR saat ini menolak revisi UU KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar pun geram dengan hal itu. Pasalnya sebelumnya semua fraksi menyetujui revisi UU KPK.

Wacana merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dihembuskan oleh komisi III DPR RI. Menanggapi hal ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menentukan sikap menolak adanya upaya revisi tersebut.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung pembatalan revisi UU KPK. Menurut Priyo, penolakan publik terkait revisi UU KPK harus didengarkan.

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR, Ignatius Mulyoni, mendesak Komisi III untuk merevisi draf UU KPK yang baru. Terutama pasal-pasal yang dinilai melemahkan kinerja KPK di masa mendatang.

Partai Golkar menolak pembatalan revisi UU KPK. Partai Golkar malah menuding parpol yang mendorong pembatalan revisi UU KPK hanya pencitraan saja.

Partai politik yang menolak revisi UU KPK diminta untuk menujukan aksi nyatanya. Jangan sampai aksi penolakan tersebut hanya pencitraan saja bagi parpol tersebut.

Deklarasi Prabowo Subianto sebagai capres Gerindra ditunda. Gerindra disebut mulai ragu karena langkah Prabowo terganjal aturan PT 20 persen. Namun hal itu dibantah.

Penolakan pelemahan KPK melalui revisi UU terus bergulir. PPP menolak pembonsaian kepada KPK.

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa kembali menegaskan sikap PAN terkait rencana revisi UU Pilpres di DPR. Menurut Hatta, UU Pilpres tak perlu direvisi.

Fraksi Partai Demokrat di DPR akhirnya memutuskan untuk meminta pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihentikan. Alasannya, revisi tersebut dikhawatirkan malah akan melemahkan keberadaan KPK dengan adanya usulan mengamputasi sejumlah kewenangan komisi.