Lembaga Kepolisian hingga saat ini terkesan hanya melayani kepentingan pemerintah. Polisi belum berfungsi untuk kepentingan rakyat.

Asyumardi Azra menilai penegakan hukum 100 hari SBY masih mengecewakan. Salah satu indikasinya yakni kasus penganiayaan yang menimpa Koordinator GOWA Farid Faqih.

Nasib TKW asal RI di Arab Saudi memang belum membaik. Bahkan, saat ini, diperkirakan 30% TKW dijadikan penjaja seks di negara itu.

Kepolisian dianggap tidak akan mampu menangani aksi-aksi terorisme, apalagi mencegahnya. Sebab, teror itu harus ditangani oleh pihak TNI.

Bambang Widjojanto berpendapat, desakan berbagai kalangan agar Kapolri Jenderal Pol. Da’i Bachtiar mundur atau diganti sebagai bentuk tanggung jawab atas sejumlah peristiwa di tanah air, merupakan suatu hal yang beralasan.

Sejumlah aksi kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan Polri tidak terlepas dari tanggung jawab Kapolri. Kasus terakhir adalah penembakan aksi warga di Bojong.

Jaksa Agung diminta segera membuat legal opinion guna mencegah kerugian negara US$ 299 juta untuk membayar PT KBC sesuai keputusan Arbitrase UNCITRAL.

Presiden Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk memprioritaskan penuntasan reformasi sektor pertahanan dan keamanan.

Rencana DPR mengesahkan RUU TNI pada 29 September dinilai mencerminkan sikap setengah hati politisi sipil dalam mendorong reformasi TNI.

Sebanyak 356 anggota MPR mangkir rapat lanjutan paripurna ketiga. Jumlah itu separuh lebih dari total 550 anggota MPR.