Gempa yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah. Sistem peringatan dini terhadap bencana mutlak diperlukan.

Ongkos sekolah saban tahun kian meroket. Presiden meminta Mendiknas menjelaskan kepada masyarakat mengapa hal ini bisa terjadi.

Pemerintah diminta tidak memaksakan menandatangani MoU RI-GAM tanpa persetujuan DPR. Sebab jika itu dilakukan yang rugi pemerintah sendiri.

Koordinator GOWA Farid Faqih mengaku dimintai uang Rp 750 juta oleh utusan Kajari Jantho, Aceh Besar, agar tuntutan hukum terhadapnya bisa dikurangi.

Persawahan di Lampaya, Lhoknga, Aceh Besar, hingga kini belum bisa ditanami. Masih banyak sampah bekas tsunami. Dan kini, musim tanam pun terlewati.

Keinginan KIP NAD untuk menunda pelaksanaan di Aceh sulit dikabulkan. Pemerintah tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada NAD untuk kedua kalinya.

Proyek pembangunan Jalan Ladia Galaska yang terhenti sejak terjadi gempa dan tsunami di Aceh dan Sumut, akan diteruskan lagi. Kelanjutan pembangunan jalan yang membelah kawasan hutan lindung Lauser dilakukan setelah muncul perpres tentang rekonstruksi Aceh.

Yayasan Air Putih, relawan teknologi informasi untuk pemulihan Aceh dan Nias pasca bencana, menganggap proyek infrastruktur pre-WiMax hampir rampung. Kini, mereka fokus membangun serat optik dan pengembangan komunitas.

60 pemuda Aceh mulai Senin mengawali partisipasinya dalam Program Pelatihan Kejuruan Bangunan Sipil dan Instalasi Listrik di Kampus Politeknik Caltex Riau

BPK meminta pemerintah segera menyerahkan laporan keuangan penggunaan dana tanggap darurat bencana tsunami di Aceh dan Nias, Sumut.