Muhammad Nasir kembali 'titip absen' dalam rapat paripurna DPR. Tanda tangan kader partai Demokrat itu terlihat jelas di dalam daftar kehadiran anggota DPR dari fraksi Demokrat, namun Nasir tidak berada di ruang rapat paripurna.

PD mempersilakan polisi memeriksa jubir PD Andi Nurpati terkait dugaan pemalsuan dokumen MK. PD tak akan melindungi kadernya yang tersangkut kasus hukum.

Rakornas Partai Demokrat (PD) yang akan digelar 23 Juli mendatang mengagendakan penegasan disiplin partai. Tak boleh ada koruptor di internal PD.

PD tak mau lagi dianggap melindungi M Nazaruddin yang menjadi buronan interpol terkait kasus suap Kemenpora. PD melepaskan sepenuhnya kasus Nazaruddin kepada proses penegakan hukum. 

Rapat Tim Pengawas (Timwas) Century kembali digelar. Rapat kali ini berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung).

Eks tim sukses Ketum PD Anas Urbaningrum, Sutan Bathoegana, angkat bicara terkait SMS Marzuki Alie ke Ketua Dewan Pembina, SBY. Sutan menilai tak ada permasalahan di internal PD sehingga KLB bukanlah hal yang mendesak.

Partai Demokrat (PD) meminta mantan bendahara umum partai itu M Nazaruddin untuk segera memenuhi panggilan KPK. PD menegaskan tidak takut jika Nazaruddin memberikan keterangan di hadapan lembaga pemberantasan korupsi itu.

Wakil Ketua FPD DPR, Sutan Bathoegana, terakhir dikontak M Nazaruddin 28 Juni 2011. Nazaruddin saat itu mengaku masih di Singapura.

Kementerian Luar Negeri Singapura menyebut Nazaruddin tak berada di Singapura sejak belum ditetapkan sebagai tersangka. Utusan Partai Demokrat untuk berkomunikasi dengan Nazaruddin, Jafar Hafsah, memastikan bahwa mereka bertemu Nazar di Singapura.

Tanggal 10 s.d. 13 November 1946 gedung ini digunakan sebagai tempat perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Indonesia diwakili oleh PM Sutan Syahrir dengan anggota A.K. Gani, Susanto Tirtodiprojo dan Mr. Mohamad Roem. Sementara itu dari Belanda diwakili oleh Dr. Van Debour. Sebagai Penengah dari Inggris diwakili oleh Lord Killean. Hasil perundingan tersebut adalah naskah Perjanjian Linggarjati yang terdiri dari 17 Pasal yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947. Oleh karena itu lah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 diakui oleh dunia.