Pendapat Ketua KPK Busyro Muqoddas agar koruptor diberi sanksi kerja sosial pada Sabtu dan Minggu dengan memakai baju koruptor, mendapat dukungan. Selain hukuman secara yuridis formal, koruptor harus diberi sanksi sosial agar jera.

Bukan hanya hukuman mati yang bakal raib dari UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal soal hukuman seumur hidup juga kemungkinan besar dihilangkan. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengklaim, hukuman lama untuk para koruptor bukan hal penting.

Ketua KPK Busyro Muqoddas ingin revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberi spirit baru untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada para koruptor harus memiliki efek jera dan sanksi sosial.

Revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi perbincangan karena sejumlah pasal yang akan dihilangkan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai adanya upaya pelemahan KPK.

Anggota DPR Nasir Djamil menyayangkan seandainya revisi UU Tipikor benar melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Nasir akan meminta penjelaskan secara keseluruhan revisi UU Tipikor itu saat pembahasan nanti di DPR.

ICW menemukan sejumlah kejanggalan dalam draft revisi UU no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. KPK pun menilai draft itu kurang lengkap untuk dapat efektif dalam memberantas tindak korupsi.

Bukannya bertambah kuat dan membuat takut koruptor, draf revisi UU Tindak Pidana Korupsi justru mengandung sejumlah pelemahan. ICW menemukan setidaknya 9 pelemahan yang ada dalam draf UU Tipikor.

Alih-alih menghukum berat para koruptor, revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi justru dinilai bisa mengancam para pelapor kasus korupsi. Mereka berpotensi dikriminalisasikan atas pelaporan yang mereka buat kepada penegak hukum.

ICW menemukan adalah sejumlah pelemahan dalam revisi Undang-undang No 31/1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang sedang disusun pemerintah. Pelaku kasus korupsi di bawah Rp 25 juta akan dilepaskan dari jerat hukum.

DPR berencana merevisi UU KPK. Langkah DPR itu berbuntut tudingan adanya niat untuk membatasi kewenangan KPK. DPR membantah.