Partai Golkar tidak menghiraukan kritik publik terkait politisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Golkar bahkan mendukung penuh kadernya, Ketua PSSI Nurdin Halid, untuk terus memimpin PSSI.

Golkar meminta agar Inpres kasus Gayus Tambunan dicabut. Dinilai inpres itu akan memperkeruh suasana. Namun niatan Golkar itu justru dicurigai Partai Demokrat (PD).

Curhatan Presiden SBY bahwa dirinya tidak pernah mengalami kenaikan gaji selama 7 tahun, bukanlah tanda bahwa ia ingin gajinya dinaikkan. SBY mengungkapkan itu hanya untuk menunjukkan kondisi sebenarnya.

Tuntutan Golkar agar Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dievaluasi total dinilai aneh. Apalagi alasannya hanya karena pengakuan Gayus Tambunan, kalau dia diminta Satgas membidik perusahaan grup Bakrie.

Sikap Partai Golkar yang mengecam Inpres penuntasan kasus Gayus Tambunan dinilai melawan kehendak publik. Inpres tersebut, dikeluarkan justru agar kasus Gayus segera dituntaskan.

Belum juga Inpres percepatan proses hukum kasus Gayus Tambunan terbit, Partai Golkar sudah menilainya negatif. Mereka pesimis perintah Presiden SBY untuk dilaksanakan Wapres Boediono dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu efektif.

Partai Golkar mendesak Presiden SBY mengevaluasi keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Golkar menuding Satgas telah mengebiri peran penegak hukum.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, tak main-main dengan keinginannya menduduki kursi presiden. Ical pun terus melakukan safari politik ke daerah-daerah guna mengumpulkan dukungan menuju pilpres 2014.

Partai Golkar bangga sejumlah spanduk 'Aburizal Bakrie For President 2014' mejeng di Kota Bandung. Golkar makin percaya diri mendorong Ical menuju pilpres 2014.

Apa hubungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum dengan Bung Karno? Dia ternyata pendukung pemikiran Bung Karno, meski ia berbaju biru.