DPRD DKI berencana akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ke KPK dan Bareskrim Polri atas dugaan menyuap anggota DPRD DKI sebesar Rp 12,7 triliun. Bagaimana tanggapannya?

DPP PDIP sudah memberi intruksi secara khusus kepada fraksinya di DPRD agar bisa segera menyelesaikan kisruh APBD 2015. DPP memastikan tidak akan menolerir jika terjadinya penyimpangan anggaran.

Penasehat Fraksi PPP DPRD DKI‎ Haji Lulung Lunggana kembali bervokal di tengah polemik APBD DKI 2015. Ia menilai Gubernur DKI Basuki T Purnama terlalu ngotot dalam perbedaan alokasi anggaran dalam dua versi APBD.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah melaporkan ke KPK terkait adanya dana siluman Rp 12 triliun lebih di RAPBN DKI tahun 2015. ICW melihat ada kesamaan antara kasus ini dengan perkara Hambalang dan beberapa kasus lain.

Wakil Ketua DPRD DKI H Lulung Lunggana mengaku tak gentar dengan pelaporan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) ke KPK soal anggaran siluman. 

Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta, terus berlanjut. Setelah dilaporkan Ahok ke KPK terkait anggaran siluman, DPRD DKI mengancam balik.

Keheranan Ahok tidak habis-habis dengan adanya pos penerbitan buku Trilogi Ahok dalam APBD 2015 versi DPRD. Ahok kembali berniat untuk memproses secara hukum terkait kemunculan anggaran untuk buku tersebut.

Persoalan APBD DKI yang membuat panas hubungan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dengan para anggota DPRD DKI. Penasihat Fraksi PPP Abraham 'Lulung' Lunggana pun angkat bicara.

Anggota Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI, Inggard Joshua, memilih membangkang perintah partainya untuk mencabut penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Sanksi berat menanti Inggard bila tetap mbalelo.

Selain UPS, DPRD juga menganggarkan sejumlah sekolah di Ibu Kota mendapatkan seperangkat printer dan scanner seharga Rp 3 miliar per sekolah.