Sudah menjadi rahasia umum para anggota DPR rentan dengan kasus korupsi. Salah satu penyebab utamanya karena krisis finansial yang dialami partai politik.

Sidang judicial review di MA yang tertutup pernah membubarkan satuan kerja pemberantasan korupsi mirip KPK pada tahun 2001. Hal ini dikhawatirkan kembali terjadi jika sidang judicial review masih tertutup.

Berbeda dengan MK, judicial review yang dilakukan MA dilaksanakan secara tertutup. Pihak-pihak yang terkait dalam suatu judicial review pun terkadang tak tahu proses sidangnya.

SBY telah meneken Keputusan Presiden menunjuk mantan Menkum HAM Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Patrialis menambah deretan hakim konstitusi dari kalangan eks politikus.

Patrialis Akbar ditunjuk Presiden SBY menjadi hakim konstitusi. Saat menjadi Menteri Hukum dan HAM, Patrialis juga dinilai mempunyai catatan buruk dan tidak pro pemberantasan korupsi.

Presiden SBY menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal ini merupakan suatu kemunduran bagi independensi MK.

Ada kekhawatiran dengan dipindahnya Freddy Budiman dari LP Cipinang ke LP Nusakambangan. Freddy akan bisa bebas melakukan kegiatan tanpa pengawasan karena jauh dari Jakarta. 

'Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK' menentang keras penunjukan Patrialis Akbar oleh Presiden SBY sebagai hakim konstitusi. Menurut mereka prosedur penunjukan Patrialis telah menyalahi UU.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai semakin mengkhawatirkan. Gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas hingga hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin sering.

KPK meringkus pegawai MA Djodi Supratman karena menerima uang dari pengacara Mario C Bernardo. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur menyangkal lembaganya kecolongan.