Landasan hukum soal penggunaan KTP dalam pemilu adalah Putusan MK No 102 tahun 2009, sehingga KPU menuangkan dalam DPKTb. Namun saksi ahli yang diajukan Prabowo, Said Salahuddin menilai putusan itu hanya berlaku untuk saat itu.

Ahli teknologi informasi yang dihadirkan oleh Tim Prabowo-Hatta, Iwan Sumantri, menyebutkan keamanan sistem IT KPU bisa 'dibobol' peretas. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit serta forensik agar diketahui adanya kecurangan atau tidak.

Ketua Panwaslu Jaktim Iflahah Zuhriyaten meminta Ketua KPU DKI Soemarno meralat ucapannya dalam persidangan di DKPP pada Rabu (13/8/2014) lalu. Kata Iflahah, jangan mencampurkan urusan pribadi dengan tugasnya.

Saksi ahli yang dihadirkan kubu Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, tidak bisa menjawab pertanyaan dari kuasa hukum KPU, Bawaslu dan Jokowi-JK. Pertanyaan yang dimaksud adalah pihak yang diuntungkan oleh banyaknya pemilih bodong dan DPT Oplosan.

Tokoh masyarakat Marwah Daud Ibrahim didatangkan kubu Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi ahli. Marwah menjelaskan soal DPT oplosan dan meminta MK mendiskualifikasi Jokowi-JK dari Pilpres 2014.

Hari sudah menginjak sore hari. Namun massa pendukung dari pasangan Prabowo-Hatta justru malah semakin bertambah di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

"Wakil ketua KPU itu siapa?" tanya Komisioner Arief Budiman kepada saksi ahli Prabowo-Hatta. Ternyata, saksi ahli tersebut salah sebut, karena KPU tak punya jabatan Wakil Ketua.

Daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau pemilih dengan KTP dituding cara KPU untuk berbuat curang. Saksi ahli Didik Supriyanto heran karena DPKTb sudah ada sejak pileg dan tak ada yang persoalkan.

Sedikitnya 12 anggota DPD menyambangi Gedung MK saat sidang sengketa hasil Pilpres tengah mendengarkan keterangan saksi ahli. Mereka mendaftarkan permohonan uji materi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

"Kalau dari DPD I kan dari 31 suara kan masih solid menyatakan dukungan untuk Munas tahun depan. Pokoknya apapun itu nanti putusan pak ARB," kata Nurul Arifin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.