Meski draf revisi RUU Tipikor saat ini ditarik lagi oleh pemerintah, namun pengacara senior Adnan Buyung Nasution bersikukuh meminta agar RUU tersebut dibatalkan. Menurutnya RUU Tipikor dianggap bertolakbelakang dengan semangat pemberantasan korupsi.

Ketua KPK menganggap sanksi sosial untuk para koruptor seperti yang pernah diwacanakan sebelumnya masih perlu dipertimbangkan untuk masuk ke dalam revisi UU Tipikor. Hal ini disampaikannya setelah mengamati bahwa hukuman penjara kurang efektif.

Hilangnya ancaman hukuman mati dalam revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menuai kritik pedas. Namun, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempertanyakan mengapa ancaman itu harus ada.

Pemerintah akhirnya menarik draf Revisi UU Tipikor setelah kritikan mengalir deras. KPK pun mengapresiasi langkah pemerintah.

Revisi UU Tipikor yang berada di tangan pemerintah menuai kritik pedas dari berbagai aktivis antikorupsi. KPK pun siap untuk memberi masukan kepada pemerintah.

Wakil Ketua DPR Bidang Politik Keamanan, Priyo Budi Santoso menjawab keresahan masyarakat terkait pembahasan revisi UU Tipikor. Ia menuturkan revisi UU Tipikor tidak untuk melemahkan KPK.

Revisi UU Tipikor yang berada di tangan pemerintah menuai kritik pedas. Pemerintah dinilai berniat melemahkan pemberantasan korupsi. Salah satu poinnya mencabut kewenangan penuntutan KPK.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menilai RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)sudah memiliki kemajuan. Namun apa kemajuannya, ia hanya meminta agar semua orang membaca draf RUU itu secara detail.

Hukuman yang mengandung efek jera bagi koruptor penting diberikan. Salah satunya adalah dengan memberikan pemberatan hukuman. Sedangkan bagi pengungkap kasus perlu diberikan penghargaan.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menolak adanya hukuman mati bagi para koruptor. Menurut Benny, hukuman mati bagi koruptor tidak efektif untuk menahan luasnya korupsi. Benny pun menawarkan 4 solusi.