Perkembangan terorisme di Indonesia makin hari kian meresahkan. Sehingga, perlu dipikirkan ulang pemberian remisi kepada terpidana teroris.

Kementerian Hukum dan HAM akan menghentikan pemberian remisi bagi napi teroris, menyusul kasus Abu Tholut. Komisi III DPR (bidang hukum) mengapresiasi langkah tersebut dan meminta agar segera dilaksanakan.

Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar menyatakan tidak akan memberikan remisi pada terdakwa dan residivis teroris. Kontras menilai pemberian remisi merupakan hak setiap terpidana.

Belajar dari kegagalan pembinaan Abu Tholut, terpidana kasus teroris dan residivis nantinya tidak akan mendapat remisi. Kebijakan ini guna memberi efek jera bagi pelaku kejahatan tingkat tinggi seperti teroris.

Abu Tholut, teroris yang bebas karena remisi, kini justru menjadi figur penting dibalik aksi perampokan di Sumatera Utara. Komisi III DPR mengatakan harus ada ketegasan untuk menghentikan remisi teroris seterusnya.

Polri membeberkan nama kelompok teroris terkait aksi kelompok di Medan, Sumut. Polri menyebut sejumlah nama, dengan Abu Tholut alias Mustofa sebagai otak gerakan itu.

Abu Tholut, pernah dipenjara empat tahun atas kasus terorisme. Menkum Ham, Patrialis Akbar mengakui terapi di LP kurang mujarab untuk orang berideologi ekstrim.

Buronan teroris Abu Tholut pernah divonis 8,5 tahun penjara. Namun belum genap 5 tahun dijalani, Abu sudah bebas dan kembali melancarkan aksi. Hal inilah yang sering dikeluhkan Densus 88.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai menilai hukuman bagi narapidana kasus terorisme mesti diperberat. Banyak eks napi justru aktif lagi dalam kegiatan terorisme.

Nama Abu Tholut mencuat seiring penangkapan 18 orang di Sumut dan Lampung karena diduga terkait terorisme. Abu Tholut pernah dekat dengan organisasi bentukan Abu Bakar Ba'asyir, Jamaah Anshorut Tauhid (JAT).