detikNews Giliran Ruang Ketua DPRD DKI yang Diobok-obok KPK Ruangan sejumlah pejabat DPRD DKI diperiksa KPK termasuk ruangan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Sabtu, 02 Apr 2016 00:01 WIB
detikNews Di Gedung DPRD DKI, Penyidik KPK Juga Geledah Ruangan M Sanusi Setelah menggeledah ruangan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, penyidik KPK beranjak ke ruangan Ketua Komisi D M Sanusi. Jumat, 01 Apr 2016 22:58 WIB
detikNews KPK Juga Geledah Kantor PT Agung Podomoro Land di Jakbar Tim penyidik KPK langsung bergerak melakukan upaya penggedahan di kantor PT Agung Podomoro Land (PT APL). Jumat, 01 Apr 2016 22:41 WIB
detikNews Penyidik KPK Geledah Ruangan M Taufik di Gedung DPRD DKI KPK sempat menyegel ruangan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Kini ruangan itu dibuka dan digeledah oleh penyidik KPK. Jumat, 01 Apr 2016 21:18 WIB
detikNews Jaksa Agung Kaji Deponeering untuk Novel Baswedan Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan praperadilan PN Bengkulu. Jumat, 01 Apr 2016 15:10 WIB
detikNews Ini Kata Ketua KPK soal SKPP Novel Baswedan yang Dianggap Tak Sah Ketua KPK Agus Rahardjo ikut angkat bicara soal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu. Jumat, 01 Apr 2016 13:59 WIB
detikNews SKPP Novel Baswedan Tidak Sah, Kejagung Bakal Keluarkan Deponeering? SKPP Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap Novel Baswedan dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan. Jumat, 01 Apr 2016 12:40 WIB
detikNews Jaksa Agung Pelajari Putusan PN Bengkulu yang Nyatakan SKPP Novel Tidak Sah Jaksa Agung juga mengkaji opsi lanjutan atas putusan praperadilan di PN Bengkulu. Opsi deponering juga dikaji. Kamis, 31 Mar 2016 21:17 WIB
detikNews PN Bengkulu Nyatakan SKPP Kasus Novel Baswedan Tidak Sah Dengan putusan ini, kasus yang menjerat penyidik Novel Baswedan menurut hakim harus dilanjutkan ke pengadilan. Kamis, 31 Mar 2016 19:18 WIB
detikNews Ikatan Sarjana Polisi dkk Protes Deponering BW dan Samad ke DPR Deponering kasus hukum Bambang Widjojanto dan Abraham Samad mendapat protes. Kelompok yang mengklaim sebagai gabungan dari 19 aliansi mengadu ke DPR. Senin, 07 Mar 2016 12:30 WIB