"Karena diusulkan oleh lembaga, pertimbangan teknisnya ada di Kemenkeu, Kemenkeu setujui, berdasarkan itu Perpres dikeluarkan," ujar Seskab Andi Widjajanto.

Pejabat negara dapat tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil Rp 210 juta. Atas kebijakan itu, pemerintah dinilai tidak peka dengan kondisi rakyat.

Masyarakat DKI Jakarta menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kisruh pembahasan APBD DKI Jakarta 2015 antara DPRD dengan Pemprov.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan Pemprov untuk membatalkan kerjasama dengan PT Palyja dan PT Aetra terkait pengelolaan air. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) akan membentuk tim untuk mengambil alih kedua perusahaan itu.

Selain itu Hakim juga memerintahkan agar SK Gubernur DKI dan SK Menkeu terkait penyerahan kewenangan mengelola air di DKI dicabut. Para tergugat juga diwakibakan untuk membayar biaya perkara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan tidak memberi ampun bila ada oknum di kementeriannya yang terlibat dalam proyek 'bodong' alias fiktif.

160 Unit motor gede voorijder Brigade Motor (BM) habis untuk tugas pengawalan pejabat, menurut Kompolnas. Polda Metro menegaskan pejabat setingkat Wali Kota dan DPRD tak termasuk yang mendapat pengawalan voorijder.

Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji mendukung usulan Mendagri tentang pembiayaan parpol Rp 1 triliun per tahun dari APBN. Adik mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji ini mengingatkan agar dana tersebut diawasi BPK.

Polemik penggunaan voorijder kembali mengemuka setelah Kompolnas mengungkapkan bahwa 160 unit motor gede di Polda Metro Jaya habis untuk tugas pengawalan melekat pejabat, sehingga menganggu fungsi layanan publik. Lantas, pejabat yang bagaimana yang berhak untuk dikawal voorijder?

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan tak ada kerugian negara dalam proyek payment gateway atau pembayaran paspor secara elektronik berdasarkan audit BPK RI.