Ketentuan UMP dan konsep KHL sudah dikenal sejak 45 tahun lalu di Indonesia. Namun selama periode itu telah berganti-ganti istilah.

Kalangan pengusaha mendesak sistem perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dihapus.

Kalangan pengusaha tetap keberatan dengan usulan para serikat pekerja tentang penambahan komponen-komponen Kebutuhan Hidup layak (KHL). 

Para buruh tak hentinya menuntut upah lebih kepada para pengusaha. Tambahan uang koran, pulsa, hingga parfum diminta untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan.

Para buruh menuntut untuk menambah item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 menjadi 84 item. Penambahan itu di antaranya adalah pulsa hingga parfum.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menilai, upah minimum buruh di Indonesia sudah masuh dalam kategori hidup layak.

Kurangnya pemahaman akan filosofi upah minimum membuat buruh seringkali mengajukan usulan yang kurang rasional untuk KHL.

Kalangan buruh menuntut penambahan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015. Item KHL yang masih berjumlah 60 dianggap Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tidak lagi layak.

Kalangan pengusaha menilai tuntutan buruh sudah tidak masuk akal. Pernyataan tersebut mengacu pada permintaan kalangan serikat buruh yang kembali menuntut penambahan jumlah komponen KHL untuk perhitungan UMP 2015.

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin menilai, buruh sektor formal di Indonesia sudah masuk dalam kategori sejahtera. Tapi tidak untuk sektor informal.