Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merevisi Undang-Undang KPK. Jika pemerintah, dalam hal ini presiden, menyetujui revisi ini, presiden dianggap tidak konsisten.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amien Sunaryadi merasa khawatir jika UU KPK direvisi. Secara pribadi ia menilai, Komisi III DPR RI akan membuat UU yang melemahkan KPK.

Revisi UU KPK mulai diwacanakan DPR. Salah satu poin yang menarik yakni KPK hanya menangani kasus korupsi di atas Rp 5 miliar. Bagaimana tanggapan KPK

KPK meminta kewenangan yang dimilikinya tidak direnggut pada revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasalnya kelengkapan kewenangan penindakan yang meliputi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan merupakan kunci efektivitas pemberantasan korupsi.

Gerakan perang melawan koruptor dan pemberantasan korupsi tampaknya seperti jauh panggang dari api. Hal ini bisa dilihat kala telah siap dikeluarkannya jurus mabuk berupa revisi UU Tipikor.

Draf RUU Tipikor telah ditarik dari Sekretariat Negara (Setneg) oleh Kemenkum HAM sebelum dilimpahkan ke DPR. Demi semangat pemberantasan korupsi, diharapkan RUU KPK yang juga masuk Prolegnas prioritas 2011, dapat turut serta ditarik.

Gerakan perang melawan koruptor dan pemberantasan korupsi tampaknya seperti jauh panggang dari api. Hal ini bisa dilihat ketika baru-baru ini ternyata pemerintah telah siap mengeluarkan jurus mabuk berupa revisi UU Tipikor.

Pencabutan pasal ancaman hukuman mati dalam RUU Tipikor mendapatkan kritik dari banyak pihak. Jaksa Agung Basrief Arief pun mengakui bahwa pencabutan pasal ancaman hukuman mati tersebut memang dilematis.

Jaksa Agung Basrief Arief tidak mempermasalahkan jika memang kewenangan penuntutan perkara tipikor diserahkan kepada Kejaksaan. Sesuai Undang-Undang, kewenangan penuntutan memang sudah menjadi tugas utama jaksa sebagai penuntut umum.

Pemerintah akan meminta masukan dari publik untuk memperbaiki revisi UU Tipikor. Pemerintah berjanji UU ini nantinya tidak akan melemahkan perjuangan melawan korupsi.