Menurut SBY, PD telah memperjuangkan opsi Pilkada langsung dengan perbaikan, namun ditolak semua fraksi. Karena usulan ditolak, PD ingin agar penetapan RUU Pilkada ditunda.

Setelah lobi lebih dari 5 jam, ternyata tak ada kesepakatan yang dicapai. Masih belum ada titik terang soal keputusan RUU Pilkada.

Pembahasan RUU Pilkada mengalami jalan buntu sehingga dilanjutkan dengan proses. Wakil Ketua DPR Pramono Anung yakin akan terbentuknya pengelompokan baru, yang didasarkan pada sikap Fraksi PD berkukuh pilkada langsung dengan 10 syarat.

Seperti bisa diprediksikan sebelumnya, rapat paripurna pengesahan RUU pilkada akan berlangsung alot karena banyak pasal yang belum disepakati. Fraksi Partai Demokrat (PD) menginterupsi pertama dan menginginkan opsi-opsi tersebut diselesaikan dalam lobi pimpinan.

Rapat Paripurna DPR RI kembali dimulai setelah diskors selama satu jam sejak pukul 14.00 WIB. Anggota dewan yang hadir pun bertambah, dari 411 menjadi 493 wakil rakyat.

Partai Demokrat berkukuh memperjuangkan opsi ketiga di paripurna RUU Pilkada, yaitu pilkada langsung dengan 10 syarat. Ketua Fraksi PD Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, dengan 148 anggotanya di DPR, opsi itu optimistis bisa diusung.

Puluhan mahasiswa melakukan aksi simpatik menyambut pengesahan RUU Keperawatan depan Balaikota Malang. Massa tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Keperawatan Malang (ILMKM) ini menggelar membawa poster dan orasi.

Partai Demokrat (PD) bersikeras agar syarat uji publik yang bisa menjegal calon Kepala Daerah diakomodasi dalam RUU Pilkada langsung. PDIP setuju agar syarat uji publik ala PD masuk dalam RUU Pilkada langsung.

Dalam polemik RUU Pilkada, Partai Demokrat (PD) mengambil opsi ke tiga, yakni Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. PD yakin usulannya soal 10 syarat bakal gol dan disetujui oleh PDIP.

‎Rapat paripurna DPR mensahkan satu lagi Rancangan Undang-undang (RUU) yaitu UU Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini memberikan jaminan kehalalan bagi setiap produk yang dikonsumsi, terutama bagi umat Islam.