Ketua Komisi IX DPR yang membidangi masalah tenaga kerja, Ribka Tjiptaning, menilai pemerintah SBY gagal dalam menjamin keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Karenanya, ia mendesak SBY untuk turun tahta.

Pimpinan DPR melakukan rapat konsultasi dengan SBY di Istana Negara. DPR akan menyerahkan langsung rekomendasi DPR atas penghentian pengiriman TKI ke luar negeri, langsung kepada SBY.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memutuskan melakukan moratorium penempatan TKI non-formal baru ke Arab Saudi. Terhadap kebijakan yang efektif per 1 Agustus 2011 itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menyatakan dukungan.

DPR telah menyerahkan rekomendasi kepada Pemerintah terkait kasus-kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Di dalam salah rekomendasinya, DPR meminta pemerintah memoratorium (penghentian sementara) pengiriman TKI ke Arab Saudi.

Perjuangan ayah Darsem, Dawud bin Tawar untuk memastikan pembebasan anaknya luar biasa gigih. Meski sudah jatuh pingsan dan divonis memiliki kelainan Jantung, Dawud masih ingin menemui Menlu, Marty Natalegawa.

Pemerintah didesak untuk memperbaiki perlindungan TKI di luar negeri. Terkait dengan upaya perlindungan itu, Palang Merah Indonesia (PMI) bahkan siap menempatkan relawannya di negara tujuan TKI.

"Pemerintah bukan lepas tangan. Kalau diberitakan bahwa pemerintah tidak lindungi WNI, itu keliru besar," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Penegakan HAM, Denny Indraya.

Pemerintah didesak untuk memperbaiki perlindungan TKI di luar negeri. Terkait dengan upaya perlindungan itu, Palang Merah Indonesia (PMI) bahkan siap menempatkan relawannya di negara tujuan TKI.

Moratorium (jeda) pengiriman TKI ke Arab Saudi boleh jadi tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski sudah dipertimbangkan, mengambil kebijakan itu diperlukan kajian dari kementerian terkait terlebih dulu.

DPR telah merekomendasikan moratorium pengiriman TKI ke negara yang belum menandatangani perjanjian perlindungan TKI seperti Arab Saudi. Moratorium ini untuk memperbaiki kemampuan (skill) TKI.