"FPDIP DPR siap kalau pada satu titik posisinya DPR harus menggunakan hak politik konstitusionalnya, yaitu Hak Menyatakan Pendapat," kata Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo.

Fraksi PAN DPR menolak penggunaan auditor asing untuk audit lanjutan kasus Century. Audit lanjutan kasus Century cukup dilakukan auditor dalam negeri yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil audit forensik BPK atas kasus Bank Century kurang memenuhi harapan FPPP DPR. Meskipun demikian FPPP tetap meminta penegak hukum mengusutnya.

BPK telah melaporkan audit forensik Bank Century ke DPR dan akan segera melaporkannya ke KPK. Langkah selanjutnya, tentu KPK bisa mulai memeriksa nama-nama baru yang disebutkan dalam dokumen audit forensik Century tersebut.

Kekerasan sosial berakar dari masalah tanah, perkebunan dan pertambangan yang menimbulkan korban jiwa dari masyarakat Bima, Mesuji dan Riau sudah memasuki stadium paling mengkhawatirkan. Presiden SBY diminta segera turun tangan untuk mengatasinya.

Pimpinan DPR meminta KPK menjemput bola, menindaklanjuti dengan segera hasil audit forensik kasus Bank Century. Diharapkan ini sebagai pintu penuntasan kasus Century.

Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melanjutkan audit kasus Bank Century. Utamanya menyangkut dua temuan baru BPK yang belum ditindaklanjuti.

PDIP menilai diperlukan penuntasan kasus Bank Century melalui jalur politik. Apakah yang dimaksud penggunaan hak menyatakan pendapat DPR?

BPK telah menyerahkan audit forensik atas kasus Bank Century ke DPR. Babak baru penuntasan kasus Bank Century pun dimulai.

PD menolak bila ada usulan agar dilakukan kembali audit ulang Century. PD menilai, audit forensik sudah final. Bila terus dipersoalkan dan menuntut audit kembali, tidak akan ada habisnya.