Draf usulan revisi undang-undang KPK saat ini sudah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Partai Golkar setuju revisi Undang-Undang KPK dalam tiga hal. Apa itu?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak pernah dimintai pendapat seputar revisi Undang-Undang KPK. Bagi KPK, revisi UU itu belum diperlukan.

Kementerian Kesehatan akan segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC). Menyusul langkah pemerintah terebut, DPR akan menyusun RUU mengenai perlindungan kesehatan rakyat dari bahaya rokok.

FPKS DPR melakukan rotasi besar-besaran di jajaran anggotanya di DPR. Sekitar 70 persen formasi PKS di DPR dirombak. Siapa saja mereka?

Draf revisi UU KPK dianggap akan melemahkan KPK. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menegaskan KPK tak boleh dilemahkan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik keras usulan revisi undang-undang KPK yang saat ini drafnya sudah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Peneliti ICW, Emershon Yuntho, menilai usulan revisi undang-undang KPK ini harus dihentikan.

Polemik usulan revisi undang-undang KPK yang diusulkan Komisi III DPR terus bergulir. Menurut peneliti ICW Emershon Yuntho, usulan revisi undang-undang KPK oleh DPR, karena ada kepentingan DPR yang terganggu oleh KPK.

Draf usulan revisi undang-undang KPK yang saat ini ada di Baleg, menuai polemik karena disinyalir akan memperlemah fungsi dan wewenang KPK. Menurut Wakil Ketua Baleg DPR Dimyati Natakusumah, Baleg tidak akan meloloskan usulan revisi undang-undang KPK jika melukai hati rakyat.

Draf usulan revisi Undang-undang KPK saat ini sudah sampai di Baleg DPR. Revisi terhadap lembaga superbody ini terus menuai polemik, karena disinyalir justru melemahkan KPK. Baleg DPR mempertanyakan beberapa pasal dalam draf usulan RUU KPK itu.

Revisi Undang-Undang KPK sebetulnya masih belum perlu. Namun bila memang harus ada perubahan, aturan itu wajib memperkuat KPK, terutama dalam anggaran.