Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Derah terkait RAPBD 2015 tak kunjung selesai. Kementerian Dalam Negeri pun turun tangan.

Ahok kesal saat berulang kali mendapati 'anggaran siluman' di Disdik DKI setiap tahunnya sejak tahun 2012 lalu. Pada tahun 2014, ia menemukan 'anggaran siluman' terbesar. Ahok lalu berjuang menerapkan sistem e-budgeting mulai tahun 2015 ini.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjuang membereskan soal dana siluman di APBD DKI. Ahok punya visi besar soal bersih-bersih mafia anggaran di Indonesia, yang dimulainya dari APBD DKI.

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menemui puluhan pendukungnya di teras Balai Kota DKI. Ahok menerima petisi dukungan.

Demi kepentingan masyarakat, ABPD 2015 harus segera disahkan. Apabila terlambat, maka DKI Jakarta dinilai akan merugi Rp 11,40 Triliun dari dana perimbangan.

Tak hanya UPS, DPRD DKI juga mengusulkan pengadaan fasilitas 'berkelas' untuk sejumlah sekolah di Jakarta. Disebut berkelas karena anggaran pengadaan fasilitas tersebut yang miliaran rupiah.

Polemik ini memunculkan hak angket oleh DPRD yang 'dibalas' Gubernur DKI Basuki T Purnama dengan melaporkan dugaan dana siluman ke KPK.

Jokowi menelpon Ahok menawarkan fasilitator mediasi. Tapi Ahok berkukuh menolak mediasi karena tak rela dimasukkannya anggaran siluman Rp 12,1 triliun pada RAPBD 2015.

Meski tak mengetahui asal-muasal usulan anggaran buku trilogi Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, menyatakan anggota bisa mengusulkan anggaran.

Tidak hanya melaporkan dugaan 'dana siluman' APBD DKI Jakarta ke KPK, Ahok juga ingin PPATK turun tangan. Ia meminta agar PPATK ikut menelusuri aliran dana melalui pajak para anggota DPRD DKI Jakarta.