detikNews

Setneg Belum Terima Surat Pengunduran Diri Agum Gumelar

Surat pengunduran diri belum diterima setneg, tapi sudah diizinkan mundur oleh presiden. Itu yang terjadi pada pengunduran diri Agum Gumelar. Kok bisa?

Rabu, 12 Mei 2004 14:14 WIB

detikNews

Tarto: Laskar Jihad Jangan ke Ambon

Panglima TNI menyatakan, tugas pemerintah menyelesaikan konflik Ambon, bukan kelompok-kelompok, termasuk Laskar Jihad.

Kamis, 29 Apr 2004 14:06 WIB

detikNews

Setneg Belum Tahu Rencana Mundurnya Kalla dari Kabinet

Yusuf Kalla memastikan akan mundur dari kabinet. Namun hingga kini setneg belum menerima surat pengunduran diri Kalla maupun pemberitahuan tak tertulis.

Senin, 19 Apr 2004 12:05 WIB

detikNews

SBKRI Tidak Berlaku Bagi WNI

Presiden Megawati menegaskan, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sudah tidak berlaku lagi bagi masyarakat yang sudah berstatus WNI.

Rabu, 14 Apr 2004 15:38 WIB

detikNews

Silakan Parpol Gugat KPU

Mendagri Hari Sabarno mempersilakan parpol menggugat KPU atas kelalainnya yang merugikan parpol ataupun masyarakat.

Kamis, 08 Apr 2004 17:08 WIB

detikNews

Tabulasi Suara Manual Jadi Data Resmi, TI Hanya Rujukan

Meski telah menggunakan sistem TI yang canggih, pemerintah tetap menjadikan data tabulasi suara secara manual sebagai data resmi hasil suara.

Kamis, 08 Apr 2004 16:33 WIB

detikNews

PAN Anjlok, Amien Tetap Capres

Meski suara PAN tidak menggembirakan dalam Pemilu 2004 ini, namun Amien Rais tetap capres partai matahari biru itu.

Kamis, 08 Apr 2004 16:14 WIB

detikNews

Mega Terbitkan Perpu Pemilu dan Keppres Libur Pemilu

Pemerintah menerbitkan Perpu 2/2004 tentang perubahan atas UU nomor 12/2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Keppres 26/2004 tentang hari libur Pemilu.

Sabtu, 03 Apr 2004 00:24 WIB

detikNews

Perpu Pemilu Diteken Malam Nanti

Presiden Megawati, Jumat (2/4/2004) sebelum pukul 24.00 WIB, akan menandatangani Perpu yang mengamandemen UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu.

Jumat, 02 Apr 2004 17:49 WIB

detikNews

Kiemas Pakai Fasilitas Negara, Panwaslu Surati Setneg

Panwaslu Pusat menyurati Setneg minta klarifikasi tentang aturan pengamanan dan penggunaan fasilitas negara bagi presiden dan wapres serta kerabatnya.

Jumat, 02 Apr 2004 17:06 WIB