KPK kembali sukses melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terduga kasus korupsi. Kali ini seorang jaksa dari Lombok Tengah, NTB terkait kasus sengketa lahan yang ditangani Kejari kota Mataram. 

KPK telah menangkap seorang oknum jaksa di Mataran, NTB. Selain oknum jaksa, KPK juga menangkap seorang perempuan yang diduga sebagai penyuap.

Eksekusi lahan di Pekanbaru berakhir bentrok antara aparat dan masyarakat. Kendati dihadang warga, alat berat meratakan bangunan di atas lahan sengketa tersebut.

Eksekusi paksa sebuah rumah di Jalan Cibaduyut oleh juru sita PN Bandung diwarnai jerit tangis. Pihak termohon mencoba mempertahankan rumah yang memiliki luas tanah 974 meter persegi. Rumah tersebut selama ini ditempati pengusaha sepatu, Cecep Permana.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan tugas pertanahan adalah urusan pemerintah pusat. Namun ada 9 hal yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan diri ingin jadi kementerian agraria. BPN mengusulkan hal tersebut dalam RUU Pertanahan.

Ahok bicara soal masalah lahan di DKI Jakarta. Menurutnya banyak area terbuka hijau yang diduduki dan diberi sertifikat karena 'permainan'. Namun dia tak kuasa mengubahnya karena itu kewenangan BPN.

Sebuah pesantren di Sragen, Jateng, dirusak dan dibakar oleh massa yang mencurigai adanya praktek sinkretisme di dalam peribadatan yang diajarkan. Namun pihak pesantren menuding perusakan itu terjadi karena latar belakang sengketa lahan.

Pengusaha perkebunan mengaku sulit membangun dan mengembangkan bisnis perkebunan di Indonesia karena konflik lahan dengan masyarakat.

Hutan Lindung Bukit Batabuh di Riau disulap oleh PT Tri Bakti Sarimas (TBS) menjadi perkebunan kelapa sawit. Atas hal itu, aktivis lingkungan menggugat Bupati Kuasing dan Menteri Kehutanan karena dinilai lalai menjaga kawasan hutan lindung.