Fraksi Partai Demokrat (FPD) sudah sepakat menolak revisi UU KPK. Nasib UU KPK kini bukan hanya di pembahasan Baleg, tetapi di tangan pimpinan DPR.

Butuh kesepakatan dari fraksi-fraksi agar pembahasan revisi UU KPK itu tak diteruskan. Seperti halnya PD, PKS dan PKB, PPP dan Gerindra juga sepakat agar pembahasan revisi UU KPK dihentikan.

Dukungan agar Badan Legislasi (Baleg) DPR menghentikan revisi UU KPK juga datang dari PKB. Lebih baik mempertahankan UU KPK yang ada sekarang.

PKS menilai revisi UU KPK tidak tepat dilakukan saat ini. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meminta agar revisi UU KPK dicabut dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Ada dua opsi kelanjutan revisi UU KPK yang saat ini sudah dilimpahkan Komisi III ke Baleg DPR, yaitu dirumuskan ulang atau dihentikan. FPD memilih opsi yang disebut terakhir. Seperti saran Presiden SBY, sebaiknya revisi UU KPK dihentikan.

Pelimpahan pembahasan revisi UU KPK dari Komisi III ke Baleg DPR tak serta merta membuat pembahasan revisi UU kontroversial itu dihentikan. Dibutuhkan kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menghentikan pembahasan.

Fraksi-fraksi di DPR satu persatu menyatakan sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Bahkan Komisi III secara tiba-tiba 'melempar' sepenuhnya nasib draf itu kepada Badan Legislasi (Baleg). Apa langkah selanjutnya?

Pidato Presiden SBY menyangkut belum diperlukannya revisi UU KPK direspons Fraksi Partai Golkar DPR. Kini, Golkar akhirnya menarik dukungan revisi UU KPK.

Pidato SBY soal revisi UU KPK diibaratkan seperti umpan lambung untuk DPR untuk tidak bermain dengan upaya pemberantasan korupsi. DPR harus segera menghentikan rencana revisi UU KPK.

Pesan SBY terkait tidak diperlukannya revisi UU KPK harus direspon oleh DPR. Respon tersebut dengan cara menghentikan penyusunan RUU KPK oleh Komisi III maupun Baleg dan dicabut dari program legislasi nasional 2010-2014.