DPR akan segera menyeleksi calon pimpinan KPK. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan tidak ada alokasi khusus bagi unsur tertentu seperti kejaksaan, kepolisian dan advokat di jajaran pimpinan KPK.

Fraksi PKS tidak setuju dengan niatan Partai Demokrat yang akan membawa persoalan calon pimpinan KPK ke Setgab. Persoalan calon pimpinan KPK cukup diserahkan kepada anggota Komisi III DPR.

Hingga kini, tidak ada capim KPK yang melobi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) agar diloloskan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III setelah Lebaran nanti. F-PKB sendiri belum memutuskan 4 nama capim KPK yang akan dipilih menjadi pimpinan KPK.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai sistem ranking calon pimpinan KPK tidak ada nilainya. DPR punya ukuran penilaian tersendiri menjaring para calon pimpinan KPK.

Demokrat akan mendorong partai koalisi memilih 4 nama teratas calon Pimpinan KPK sesuai dengan rangking Pansel. Untuk merealisasikan hal tersebut, Demokrat akan mendorongnya dalam Setgab.

Partai Demokrat akan mengikuti anjuran Presiden SBY, melobi Setgab koalisi untuk meloloskan empat calon pimpinan KPK urusan teratas.

Setgab koalisi belum membahas calon pimpinan KPK yang akan dipilih saat seleksi fit and proper test di DPR. Rekam jejak semua calon masih dipelajari.

Ketua DPR Marzuki Alie menyayangkan 8 nama calon pimpinan KPK yang dilaporkan Pansel ke Presiden SBY 'dibumbui' dengan ranking. Pemberian ranking menjadikan calon pimpinan KPK ranking 5-8 seolah-olah sebatas pelengkap.

Fit and proper test 8 calon Pimpinan KPK di DPR ditengarai rawan menjadi alat transaksi kepentingan parpol. Para calon pimpinan KPK perlu diisolasi untuk menangkalnya.

Fit and proper test calon pimpinan KPK di Komisi III akan segera dimulai. FPAN DPR pun sudah menyebut tiga nama yang dipandang berpotensi lolos menjadi pimpinan KPK.