Komisi III DPR akan melakukan revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Komisi III ingin revisi UU KPK tersebut tuntas pada tahun 2012 mendatang.

Komisi III DPR segera merevisi UU KPK. Ada sepuluh poin penting yang akan dibahas dalam revisi ini. 10 Poin ini diklaim memperkuat KPK dan sesuai standart internasional.

Fraksi PKS mewacanakan pemberian kewenangan penghentian penyidikan atau SP3 di KPK. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana revisi UU NO 30 tahun 2002 tentang KPK. Bagaimana tanggapan Yunus Husein selaku salah satu calon pimpinan KPK?

Bila wacana memberikan KPK wewenang menghentikan kasus korupsi lewat mekanisme SP3 benar-benar dilakukan, dinilai menjadi langkah mundur bagi pemberantasan korupsi. Koruptor bisa langsung bersorak karena celah untuk lolos dari hukum tidak lagi berada di tangan pengadilan Tipikor namun bertambah di tangan KPK.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin membantah akan ada SP3 terhadap perkara yang ditangani KPK. Menurut Aziz pernyataan bakal adanya SP3 hanya sebatas obrolan warung kopi.

Amir Syamsuddin sepertinya masih berhati-hati dalam berkomentar tentang berbagai isu. Setelah masalah Papua, kini dia belum mau bicara banyak soal revisi UU KPK.

Komisi III akan melakukan revisi terhadap UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Permasalahan paling krusial dalam revisi UU tersebut adalah status KPK.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tak menyalahkan ada ide agar KPK bisa mengeluarkan SP3 terhadap kasus yang samar. Menurutnya, ide itu bisa dimatangkan dalam pembahasan revisi UU KPK.

"Revisi UU tentang KPK, kami berharap revisi ini adalah untuk memperkuat dan memperjelas peran KPK. Bukan sebaliknya memperlemahnya," ujar anggota FPD Didi Irawadi Syamsuddin.

Presiden SBY dalam pidatonya mengatakan pemerintah akan mengusut tuntas orang-orang yang telah merampok uang negara. Namun, niat serius SBY itu diragukan.