Partai Golkar telah memiliki calon kuat yang layak duduk sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitu juga dengan PDIP. Partai yang sering berseberangan dengan pemerintah pun punya kandidat-kandidat kuat.

Bambang Widjojanto sudah mempersiapkan diri dengan matang menghadapi tes calon pimpinan KPK di DPR. Dia pun tidak takut dan khawatir kalau ada pertanyaan usil.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengusulkan agar DPR sebagai lembaga politik tidak dilibatkan dalam proses seleksi pimpinan lembaga antikorupsi.

8 Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disampaikan ke tangan DPR. Komisi III DPR berencana menggelar fit and proper test capim KPK pada pekan depan.

Pimpinan DPR membantah isu ada kesepakatan paket pimpinan KPK. Isu itu berawal dari surat yang mengatasnamakan staf DPR bahwa Komisi III DPR sudah menetapkan 4 orang kandidat sebagai pimpinan Pimpinan KPK yang baru.

Beredarnya surat elektronik yang mengaku-ngaku staf DPR terkait penetapan 4 calon pimpinan KPK sudah dibantah Komisi III DPR. Namun tak pelak mengundang komentar sejumlah pihak. Apa?

Sejumlah anggota Komisi III membantah kabar yang menyebutkan telah menyepakati paket calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode mendatang. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan pun membantah kabar tersebut.

Beredar surat dari seseorang yang mengaku staf DPR bahwa Komisi III DPR sudah menetapkan 4 nama pimpinan KPK. Dari nama itu tidak masuk nama Yunus Husein dan Bambang Widjojanto. Namun pimpinan Komisi III DPR tegas membantahnya.

Komisi III DPR membantah telah menetapkan 4 nama sebagai calon pimpinan KPK. Komisi III juga menegaskan belum ada wacana penolakan Bambang Widjojanto dan Yunus Husein di kalangan komisi hukum.

Seleksi pimpinan KPK belum juga digelar. Tetap sudah beredar 4 nama pimpinan KPK yang pasti dipilih DPR. Nama-nama itu dipilih berdasarkan kesepakatan semua fraksi di DPR. Benarkah?