detikNews

Tunggu Menteri Baru, Mobil Dinas DPR Tanggung Jawab Setneg

Mobil dinas pimpinan DPR merupakan tanggung jawab Setneg. Realisasinya mungkin menunggu para menteri baru diangkat. Sebab biasanya jenis mobilnya sama.

Kamis, 14 Okt 2004 18:03 WIB

detikNews

Pejabat Eksekutif & Pimpinan DPR Didesak Ikut Tolak Volvo

Pejabat eksekutif dan pimpinan DPR didesak mengikuti langkah pimpinan MPR yang menolak fasilitas mewah seperti kendaraan dinas berupa Volvo.

Kamis, 14 Okt 2004 13:14 WIB

detikNews

Sesneg: Jatah Rumah Eks Presiden Bukan Hanya untuk Mega

Sekretaris Negara Bambang Kesowo menyatakan pemberian rumah senilai Rp 20 miliar bagi mantan presiden dan wapres tidak hanya untuk Megawati dan Hamzah Haz.

Rabu, 13 Okt 2004 18:07 WIB

detikNews

Kesowo: Ide Lembaga Kepresidenan Satu Atap Bagus, Tapi Sulit

Lembaga kepresidenan satu atap yang digagas SBY adalah bagus. Tapi dalam realisasinya, lembaga satu atap bukanlah hal yang mudah.

Rabu, 13 Okt 2004 17:26 WIB

detikNews

Lembaga Kepresidenan SBY Bersifat Terintegrasi

Lembaga kepresidenan SBY nanti bersifat terintegrasi. Selain lembaga kepresidenan, juga akan mencakup lembaga wapres dan setneg.

Senin, 11 Okt 2004 19:16 WIB

detikNews

Panglima TNI Mundur, Istana No Comment

Pihak Istana tidak bersedia merilis pengunduran diri Panglima TNI Jenderal E.Sutarto yang telah disetujui Presiden Megawati.

Jumat, 08 Okt 2004 17:22 WIB

detikNews

Polisi Periksa Judilherry Justam

Polisi memeriksa Judilherry Justam sebagai saksi pelapor dugaan sumpah dan keterangan palsu Akbar Tandjung dalam kasus Buloggate II.

Jumat, 08 Okt 2004 13:36 WIB

detikNews

Anugerah Jenderal Kehormatan Dinilai Makin Bebankan Negara

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Menko Polkam ad interim Hari Sabarno dan Kepala BIN Hendro Priyono dinilai hanya makin menambah pengeluaran negara saja.

Kamis, 07 Okt 2004 16:24 WIB

detikNews

Hari Sabarno: Jenderal Kehormatan Hak Prerogatif Presiden

Menko Polkam Ad Interim Hari Sabarno mengaku telah menerima Keppres kenaikan pangkat jenderal kehormatan. Menurut dia, itu hak prerogatif presiden.

Kamis, 07 Okt 2004 11:45 WIB

detikNews

Akbar Dilaporkan ke Polda Metro

Karena dinilai memberi keterangan palsu dan sumpah palsu dalam Buloggate II, Akbar Tandjung diadukan ke Polda Metro Jaya.

Kamis, 30 Sep 2004 12:48 WIB