Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Senin (24/11/2014) kemarin membentuk Panitia Kerja revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). 

Baleg DPR RI masih mempertimbangkan untuk melibatkan DPD dalam revisi UU MD3. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan bahwa keterlibatan DPD adalah suatu keharusan.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar para menteri dan pejabat setingkatnya tidak menghadiri rapat di DPR hingga lembaga wakil rakyat itu solid. PKB menilai instruksi ini sebagai dorongan agar ada kesatuan di DPR.

Sepuluh menit setelah dibentuk, Panitia Kerja yang dipimpin politisi Partai Demokrat Saan Mustopa langsung bekerja dengan melakukan rapat tertutup.

Baleg DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas revisi UU MD3 tanpa melibatkan DPD. Namun Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menyatakan pihaknya masih akan mempertimbangkan keterlibatan DPD.

Politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Baleg Saan Mustopa ditunjuk menjadi Ketua Panitia Kerja revisi UU MD3.

Tanpa kehadiran perwakilan DPD, Baleg DPR hari ini akan langsung mengumumkan susunan Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3.

Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat harmonisasi yang membahas mengenai usulan perubahan UU MD3. Rapat ini dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengirim surat ke Sekretariat Jenderal DPR meminta agar rapat-rapat dengan pejabat Kementerian BUMN ditunda. PDIP mendukung langkah Rini.

Mengelola dana segar Rp 5 triliun memang sangat besar godaannya. Hal itu diakui Menkominfo Rudiantara terkait program universal service obligation (USO). Baru terpakai sekitar Rp 900 miliar, program ini dihentikan karena tesandung masalah hukum.