F-PKS DPR mendesak pemerintah melakukan langkah politis untuk penyelesaian masalah hak TKI. Sebelumnya, 6 anggota F-PKS ditolak masuk ke lokasi TKI Damansara.

Bulog akan melakukan ekspor beras eks pengadaan dalam negeri 2003 dan 2004 mulai Februari 2005. Saat ini jumlah beras itu mencapai 1,7 juta ton.

Pemerintah diminta untuk menetapkan harga gabah kering giling dan harga beras setelah mengubah Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP) untuk beras. Karena bisa menyulitkan Bulog saat melakukan operasi pasar.

Menhut MS Kaban mengungkapkan, dalam 100 hari pihaknya sudah melaporkan 43 nama cukong kayu ke aparat berwenang terkait dengan ilegal logging.

DPR akan meminta keterangan secara langsung kepada Menteri LH berkaitan dengan penanganan kasus limbah beracun asal Singapura yang kini masih teronggok di pinggiran Pantai Galang.

Anggota komisi X DPR Qomar berjanji akan membayar gaji guru SMPN 56 Melawai Nurlela yang terhenti sejak bulan Desember 2003.

Pemerintah dan DPR didesak untuk segera mengamandemen UU Sumber Daya Air (SDA) yang baru disahkan beberapa bulan yang lalu.

Ketua APPSI Sutiyoso menilai pemerintah pusat tak menggubris 50 rekomendasi APPSI. Tak satu pun rekomendasi APPSI terealisasi.

DPR mendesak pemimpin proyek Jembatan Suramadu diganti dan dibentuk peneliti independen guna mengungkapkan kasus ambruknya balok penyangga jembatan itu.

Komisi IV DPR RI secara bulat mendukung pembangunan Ladia Galaska (Lautan Hindia-Gayo Alas-Selat Malaka).