Kominfo telah mengembalikan RPP Penyadapan ke Kemenkum HAM. Tapi belum jelas apakah nantinya pasal soal pembatasan kewenangan KPK menyadap diubah.

Tumpak Hatorangan tidak lagi punya legalitas selaku plt. Ketua KPK. Bila DPR akhirnya membentuk paniti seleksi ketua baru, jangan sampai jadi kuda troya masuknya kepentingan tertentu.

DPR berencana akan memangkas anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencana ini dianggap sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja KPK.

Dugaan korupsi di sektor kehutanan mencapai Rp 30 triliun pertahunnya. Mulai dari proses perizinan sampai penebangan hutan untuk dijadikan perkebunan, banyak melibatkan mafia kehutanan. Untuk itu KPK harus melakukan pengusutan.

KPK tidak perlu menggubris ancaman politik yang dilontarkan politisi DPR terkait pengusutan Century. Yang utama, KPK menujukkan keseriusan dalam pengusutan Century.

FPD menganggap wajar sikap KPK soal rekomendasi DPR terkait Century. Tugas panitia angket memang bukan mencari bukti hukum, melainkan hanya penyelidikan kebijakan.

Sikap KPK yang menilai rekomendasi DPR terkait kasus Century tidak kuat disesalkan. Bahkan DPR mengancam akan menggunakan pada KPK.

FPDIP tidak mempersoalkan sikap KPK terkait rekomendasi DPR. Yang utama bukan soal data rekomendasi yang tidak kuat tetapi proses hukum yang cepat agar ada kepastian.

Politisi PKS Andi Rahmat siap menggalang hak menyatakan pendapat terkait kasus Century. Hal itu akan dilakukan bila KPK tidak melaksanakan rekomendasi DPR dalam waktu 3 bulan.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto tegas-tegas membantah isu tak sedap yang menimpa keluarganya. Putranya yang bernama Yudi Prianto sempat disebut-sebut ikut terlibat menjadi markus.