Kasus korupsi yang dilakukan Menteri Agama Said Agil Al Munawar pada dana Dana Abadi Umat tahun 2005 sempat membuat geger. Dalam pengelolaan DAU tahun depan, kasus serupa dijamin tak akan berulang.

Penolakan atas RPP Penyadapan terus mengalir. Kali ini kalangan mantan jaksa mendukung agar RPP itu tidak disahkan.

ICW kembali mengkritik peran Menkominfo dalam RPP Penyadapan. Utamanya terkait kewenangan untuk mengetahui proses penyadapan yang dilakukan.

Semangat awal pembentukan UU Pemberantasan Korupsi dan UU KPK tidak lain agar membuat lembaga KPK bebas dari campur tangan penguasa. Kewenangan penyadapan sengaja diberikan kepada KPK agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif.

Meski sempat bersitegang dengan Menkominfo Tifatul Sembiring soal RPP penyadapan, Adnan Buyung Nasution tidak ingin disebut hanya sebagai tukang kritik. Buyung juga mengajukan 4 saran terkait RPP Penyadapan tersebut.

Mengapa KPK dan sejumlah aktivis antikorupsi begitu menentang RPP Penyadapan? Alasannya sederhana, aturan itu memberikan kewenangan yang cukup luas pada sejumlah pejabat hingga kemungkinan bocor besar terjadi.

Kontroversi RPP Penyadapan masih terus terjadi. Secara hukum, menurut mantan Ketua MA Bagir Manan, penyadapan tidak diperbolehkan. Karena itu penyadapan perlu dibatasi sehingga diperlukan adanya aturan.

RPP Penyadapan ditengarai mempreteli kewenangan KPK. Bukan tanpa alasan, di RPP Penyadapan pertanggungjawaban dilakukan kepada presiden.

Rencana BPKP yang akan mengaudit KPK dianggap langkah ngawur. Sebab, BPKP adalah alat presiden untuk melakukan pengawasan keuangan di lingkungan pemerintah.

ICW menilai KPK berhak melakukan penolakan atas audit yang dilakukan oleh BPKP. Pasalnya, yang bisa melakukan audit terhadap KPK hanya BPK dan DPR.