Politisi Gerindra, Martin Hutabarat menilai banyaknya kepentingan politik di DPR atas pemilihan capim KPK. Karena itu, diperlukan lembaga independen yang melakukan seleksi pimpinan komisi negara termasuk KPK.

Calon pimpinan KPK Abdullah Hehamahua mengusulkan koruptor dihukum mati. Hukuman khususnya bagi mereka yang memakan uang negara lebih dari Rp 50 mili

Calon pimpinan KPK Abdullah Hehamahua setuju jika KPK menangani kasus korupsi bernilai besar. Bahkan Abdullah usul jika KPK seharusnya hanya menangani kasus di atas Rp 50 miliar.

KPK diibaratkan sebagai ladang pembantaian. Sebab komisi ini tidak dilengkapi kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas suatu perkara.

Komisi III DPR akan memulai proses final fit and proper test pimpinan KPK usai reses, pekan depan. Komisi III sudah menentukan empat pimpinan KPK sebelum masa jabatan pimpinan KPK berakhir pada bulan Desember nanti.

Komisi III akan melakukan pembahasan terkait revisi UU KPK. Kementerian Hukum dan HAM akan menolak revisi tersebut bila isinya akan mengebiri kewenangan yang saat ini melekat di lembaga antikorupsi itu.

Salah satu kelebihan yang diberikan UU KY adalah kewenangannya meminta penegak hukum melakukan penyadapan pada hakim. Sayangnya, wewenang pernyadapan itu belum juga dapat digunakan oleh KY.

Pemerintah sedang mengkaji ulang UU Tindak Pidana Korupsi. Sebelum diserahkan ke DPR, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas kembali mengingatkan pentingnya hukuman mati dicantumkan dalam aturan tersebut.

KPK mengapresiasi langkah Kemenkum HAM yang mencetuskan kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana koruptor.

KPK digandeng Kemenkum HAM untuk menggodok revisi Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK berharap UU Tipikor juga bisa menjerat pihak swasta.