Mulai 6 Agustus 2014, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan kebijakan pelarangan penjualan BBM Subsidi jenis premium di seluruh jalan tol Indonesia. Aturan ini tidak dipermasalahkan pengusaha taksi.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bergerak cepat mengeluarkan 4 aturan membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika cara ini tidak dilakukan, dikhawatirkan kuota BBM subsidi akan habis November 2014.

Dampak adanya larangan jual premium di seluruh SPBU jalan tol, pengelola SPBU khawatir penjualannya anjlok hingga 50% sampai PHK karyawan. Apa tanggapan Pertamina?

Kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi oleh BPH Migas dinilai tak akan efektif. Beberapa kebijakan banyak memiliki kelemahan saat diterapkan di lapangan

Kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk solar dan premium membuat khawatir pengelola SPBU. Misalnya pihak pengelola SPBU rest area KM 13,5 Jalan tol Jakarta-Merak.

Pengelola SPBU khawatir terjadi konflik di lapangan akibat adanya pembatasan pembelian BBM solar subsidi pada malam hari (18.00-08.00) mulai 4 Agustus 2014.

SPBU di tol juga akan membatasi penjualan solar subsidi mulai 4 Agustus seperti di SPBU rest area KM 13,5 Jalan tol Jakarta-Merak.

Pihak pengelola SPBU rest area KM 13,5 di Tol Jakarta-Merak mengaku belum ada kejelasan mengenai rencana kebijakan penghapusan bensin subsidi jenis premium di tol.

PT Pertamina mencatat realisasi penyaluran BBM subsidi solar sudah mencapai 60%. Realisasi ini cukup tinggi dibandingkan dengan realisasi BBM subsidi jenis premium.

Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang pengendalian BBM subsidi solar dan premium mencakup beberapa tahap, berikut urutannya.