Cerita panjang ini diawali penolakan kubu Prabowo-Hatta atas penetapan KPU. Sejumlah langkah hukum dan politis menjadi agenda selanjutnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Prabowo dan memantapkan Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2014. Jalan Jokowi-JK mantap menatap tangga Istana tidaklah mudah.

Jusuf Kalla (JK) ingin bergerak cepat menata pemerintahan selanjutnya menyusul putusan MK. JK, bersama Jokowi, akan segera bertemu dengan SBY untuk membahas persiapan pemerintahan baru.

Joko Widodo memberikan apresiasi tinggi pada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas kerja mereka selama ini. Putusan kedua institusi tersebut dianggap transparan dan profesional.

Tim Prabowo-Hatta kecewa dengan putusan sengketa Pilpres 2014 di MK. Selain itu, mereka juga mempertanyakan putusan yang diketok hakim konstitusi Hamdan Zoelva Cs.

Satu persatu dalil gugatan Prabowo-Hatta digugurkan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Prabowo-Hatta kecewa dengan beberapa pertimbangan tersebut.

Sebagian besar laporan tim Prabowo-Hatta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kandas. Tak tinggal diam, mereka memutuskan untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Agung (MA) dan Mabes Polri.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan 14 putusan dalam sidang kode etik hari ini. Tidak melulu putusan yang dibacakan berisi teguran dan sanksi, ada juga pujian dan apresiasi.

Setelah dimusyawarahkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan tindakan KPU yang memperbolehkan pemilih menggunakan hak suaranya dengan kartu identitas tidak menyalahi undang-undang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah membacakan 14 putusan terkait aduan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Sebagian besar perkara yang diadukan Tim Prabowo-Hatta ditolak majelis dalam persidangan.