Pengusaha otobus mengeluhkan penerapan aturan wajib rapid test untuk ke luar kota. Pasalnya, hal ini justru menjadi momok untuk masyarakat yang mau naik bus.
"Bisa dimaknai sebagai teguran yang terakhir sekaligus merupakan lecutan agar menteri-menteri yang kinerjanya tidak maksimal untuk bekerja," kata Arsul.
"Pembiaran terhadap orang-orang yang jelas mendegradasi demokrasi, dalam jangka panjang membahayakan peradaban bangsa," kata Hendrawan Supratikno PDIP.
PPP meminta PDIP memperingatkan pihak pembakar bendera partai saat unjuk rasa menolak RUU HIP. PPP menyarankan PDIP memaafkan pelaku pembakar bendera tersebut.