‎Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia melakukan kajian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014. Hasilnya, berdasarkan pandangan 27 pakar, liberalisasi cenderung lebih tinggi dari kesetaraan (ekualisasi).

Pemilu 2014 telah berlalu. Pesta demokrasi itu meninggalkan dampak luas terhadap politik, ekonomi dan masyarakat sipil. Politik yang meningkat, ekonomi yang memburuk dan masyarakat sipil yang cenderung stagnan dalam kacamata de-monopolisasi dan demokrasi.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mencapai hari ke-50 dan mulai memperlihatkan banyak dinamika. Namun tampaknya belum ada desain besar yang diungkap Jokowi soal pemberantasan korupsi. 

DPR malam ini menggelar paripurna terkait penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2014-2015. Ketua DPR Setya Novanto pun memberikan pidato.

DPR mulai mengkaji Peraturan Pemerin‎tah Pengganti UU (Perpu) tentang Pilkada yang diterbitkan Presiden SBY. DPR memulai dengan mengundang 3 pakar hukum tatanegara dan 1 pakar politik ke DPR.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi memprediksi bahwa momen pemersatu KIH dna KMPada di Munas Golkar yang akan digelar Januar 2015.

Gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus didukung oleh semua pihak, bahkan harus menjadi semacam ideologi pembangunan yang tidak boleh diubah.

Hari ini kami perkirakan IHSG menguat terbatas. Kami perkirakan IHSG akan berada pada kisaran support 5,000 dan resistance 5,075.

ICW mengatakan dari catatannya ada 21 menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang berpotensi memiliki konflik kepentingan. Selain itu ada 5 orang jajaran menteri yang memiliki permasalahan integritas dan rekam jejak.

Nama Maruarar Sirait sempat santer terdengar akan dijadikan menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun saat pengumuman nama menteri, ternyata Maruarar tak dipanggil, padahal saat pengumuman dirinya berada di Istana Negara. Kenapa?