Pemeriksaan KPK terhadap Boediono dan Sri Mulyani terkait kasus Bank Century terus mendapat kritikan. Sikap keduanya yang meminta diperiksa di kantor masing-masing bahkan dianggap melebihi mantan Presiden Soeharto.

Selama 3,5 jam, Wakil Presiden Boediono menghadapi penyelidik KPK yang menggali keterangannya seputar kasus Bank Century. Namun, secara umum, jalannya proses 'pemeriksaan' itu berlangsung lancar.

Wakil Presiden Boediono dimintai keterangan selama 3,5 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Wisma Negara, kompleks Istana Kepresidenan. Salah satunya pertanyaan adalah tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Wakil Presiden Boediono dijadwalkan akan diperiksa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Namun pukul berapa dan di mana Boediono akan diperiksa, belum jelas.

Meskipun putusan praperadilan PN Jaksel menyatakan SKPP Bibit-Chandra dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, namun status dua pimpinan KPK tersebut masih sebagai manusia bebas, belum tersangka.

Bibit dan Chandra tidak cemas dengan dikabulkannya gugatan praperadilan Anggodo atas SKPP keduanya. Mereka mengaku siap untuk maju ke meja hijau.

Drama Bibit-Chandra masih terus berlanjut dengan dikabulkannya gugatan praperadilan Anggodo atas SKPP Bibit-Chandra. Kekuatan pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK melalui kriminalisasi pimpinannya ternyata masih kuat.

Banyak pihak meminta Kejaksaan untuk memilih opsi deponering atas kasus Bibit-Chandra agar tidak bisa digugat kembali. Namun, opsi tersebut tampaknya tidak bisa dipilih.

PAN tetap mendukung penyelesaian kasus bailout Bank Century diselesaikan melalui proses hukum. Langkah ini dinilai paling tepat agar persoalan tersebut tidak selalu  menjadi komoditi politik.

PAN mendesak penegak hukum untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi DPR tentang kasus Bank Century. Partai matahari biru ini juga meminta KPK segera memanggil para pihak yang diduga terlibat, termasuk Boediono dan Sri Mulyani.