Anggota DKPP, Valina Singka Subekti, berharap agar pembangunan gedung Graha Pemilu segera terealisasi. Ia ingin agar DKPP satu kantor dengan KPU dan Bawaslu.

KPU bersama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap mempunyai kantor bersama di satu lokasi. KPU berharap kantor senilai Rp 450 miliar itu terealisasi pada tahun 2015.

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan penegakkan hukum yang lebih tegas di Indonesia pada masa kepemimpinannya. Dia pun mempersilakan masyarakat untuk mengusulkan nama-nama calon pembantunya di kabinet, termasuk Jaksa Agung.

Dalam rapat dengar pendapat KPU bersama Komisi II DPR tentang RAPBN 2015, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 726 miliar. Anggaran itu di antaranya untuk 15 daerah otonom baru, juga untuk graha pemilu.

Wacana DPR membentuk Pansus Pilpres menuai banyak penolakan. KPU berharap wacana itu benar-benar dipertimbangkan dengan matang.

Pelaksanaan pemilu presiden dipastikan selesai dengan diketoknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Joko Widodo sebagai presiden terpilih. KPU akan 'menghadap' DPR untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilu.

Meskipun MK telah mengetukkan palu keadilan dan pesta demokrasi pemilihan presiden telah berakhir, rupanya kubu Prabowo belum mau legowo. Sejumlah jalan sudah dan akan dititi untuk mempersoalkan kemenangan Jokowi. Tercatat 10 langkah yang sudah dijalani dan yang masih menanti.

Adanya wacana pembentukan Pansus Pilpres oleh sejumlah anggota dewan di parlemen dinilai berlebihan dan tergolong upaya makar. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan putusan sengketa hasil Pilpres dan harus dihargai sebagai hasil yang final.

MK telah menolak gugatan Tim Prabowo-Hatta terhadap Pilpres 2014. Namun sekelompok pengacara yang berkukuh melanjutkan sengketa hasil Pilpres 2014.‎

Menko Polhukam Djoko Suyanto meminta agar masyarakat kembali ke kehidupan seperti biasa. Proses Pilpres sudah selesai, masyarakat sebaiknya kembali seperti dahulu penuh dengan persaudaraan.