Paripurna DPRD DKI menyepakati mengusulkan hak angket‎ untuk menyelidiki masalah APBD DKI terkait anggaran siluman. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyatakan proses anggaran di DPRD DKI sudah transparan.

Partai Kebangkitan Bangsa sempat meraih simpati publik karena menolak wacara hak angket yang digulirkan oleh DPRD DKI terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Tapi manis di mulut pahit di realitas, sesumbar PKB sejauh ini hanya pepesan kosong.

Ada dana 'siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI Jakarta. Disebut siluman karena tak jelas pihak yang menyelipkan anggaran tersebut ke dalam APBD DKI.

Ada anggaran 'siluman' sebesar Rp 12,1 Triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015. Ketua DPRD DKI dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi menilai ada yang janggal dari dana tersebut.

"Nanti mau ada tiga ormas berdemo yakni FBB, FBR dan FPI," ujar Kasat Dalmas Polda AKBP Haru Manurung saat berbincang di Gedung DPRD.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak bisa menerima usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar memasukkan anggaran 'siluman' sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) murka dengan adanya dana siluman yang muncul dalam draft APBD 2015 setelah disahkan Pemprov DKI. Ini rincian dana siluman dari Dinas Pendidikan DKI.

Sehari menjelang paripurna hak angket, petisi 'Cabut Mandat Ahok' terus digalang. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta ikut membubuhkan tanda tangan di atas kain berwarna putih.

Sidang kasus demo Front Pembela Islam (FPI) tolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berujung ricuh kembali digelar di PN Jakarta Pusat. Dalam sidang ketiga ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 2 orang saksi dari kepolisian.

Isu-isu seputar oknum petugas pemadam kebakaran yang meminta uang lelah kepada korban kebakaran masih terdengar. Para korban yang dibantu pemadamannya dikenakan biaya hingga jutaan rupiah.